Jay Singgih, Kasatgas Energi BPP HIPMI sekaligus Wakil Ketua ASPEBINDO pada acara Energy Supply Chain Dialog 2026 dengan tema "Energy Supply Chain Opportunity for Energy Security," di Jakarta, (18/02).
Marketplus.id – ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia) bersama Satgas Energi BPP HIPMI, dan Energi HUB menyelenggarakan Forum Dialog yang mempertemukan Regulator, BUMN, dan pelaku usaha swasta.
Anggawira, Ketua Umum ASPEBINDO mengatakan tahun 2026 ini adalah tahun kedua bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu tidak mudah untuk segera mewujudkan salah satu Visi Asta Cita yakni Kedaulatan Energi di tengah tantangan global yang begitu luar biasa.
Hal ini disampaikan pada sambutan pembuka Acara Energy Supply Chain Dialog 2026 dengan tema “Energy Supply Chain Opportunity for Energy Security,” 18/02/2026 di Jakarta.
“Kita adakan diskusi, membedah tantangan-tantangan yang ada, dan mudah-mudahan juga menjadi salah satu masukan yang bisa kita sampaikan juga kepada stake holder,” kata Anggawira.
Acara ini menghadirkan Capt. Budi Mantoro, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; Jay Singgih, Ketua Satgas Energi BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia); Muhammad Irfan Zainul Fikri, Direktur Armada PT. Pertamina International Shipping (PIS); Noor Fuad, Direktur Utama PT. Krakatau Internasional Port (KIP); Aditya Yudanto, Sekretaris Perusahaan PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg); Teddy Bariadi, Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga.
Anggawira berharap dengan kolaborasi yang ada dapat terjalin sinergi, karena bukan hanya BUMN, pengusaha swasta juga perlu mendapatkan playing field yang sama, dan mudah-mudahan dengan komunikasi yang intens akan tercipta juga sinergi yang bisa saling menguntungkan satu sama lain.
Capt. Budi Mantoro menyampaikan bahwa lebih dari 90% distribusi energi nasional tergantung pada transportasi laut pada sektor batubara. Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar di dunia. Lebih dari 90% produksinya, distribusinya melalui laut untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Pada sektor minyak dan gas bumi, distribusi BBM dan LPG berbagai pulau juga sangat tergantung pada armada kapal-kapal tanker.
Muhammad Irfan Zainul Fikri mengatakan bicara resiliensi energi harus dimulai dari sisi hulu, terutama terkait kejelasan arah kebijakan pemerintah dalam menentukan jenis energi yang akan digunakan, apakah tetap berbasis fossil fuel atau beralih ke energi alternatif seperti LNG, hidrogen, maupun energi transisi lainnya.
“Kami di Pertamina International Shipping ada satu pakem yang namanya “vessel follow the cargo“. Kita juga tidak bisa kemudian menyediakan kapal-kapal LNG, kapal-kapal batubara tanpa kita secure bahwa dari sisi supply chain terkait dengan penguatan energi resilience di Indonesia sudah firm di sana,” jelas Irfan.
Melalui diskusi-diskusi semacam ini, ia berharap kemudian bisa menghasilkan satu konklusi yang konkret.
Sementara, Teddy Bariadi menjelaskan adanya tantangan distribusi energi akibat keterbatasan akses laut di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dimana banyak depo di Kalimantan hanya dapat dijangkau melalui alur sungai, sehingga membutuhkan kapal berukuran kecil. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kapal dan potensi hambatan distribusi, terlebih dengan kapasitas penyimpanan yang terbatas.
“Peluang sangat besar mungkin bagi kita sebagai negara kepulauan, bahwa kapal-kapal yang bisa melalui perairan yang dangkal itu sangat prospektif.” ungkap Teddy.
Aditya Yudanto menyampaikan PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) di tahun 2023 awal menjadi bagian dari PLN EPI yang mempunyai Visi SOLID, pertama, menjaga sustainability ketersediaan transportasi yang wajib menjaga pasokan energi primer untuk PLN.
“Kemudian kami hadir sebagai price setter, menjadi best practice dan juga ekspansi. Kami ditugaskan juga oleh PLN untuk mencari market di luar PLN,” jelas Aditya.
BAg melayani transporatsi batubara sekitar kurang lebih ke 40 PLTU, baik PLN Group maupun IPP dengan sebaran dari Nagan Raya Aceh sampai dengan Papua. Disampaikan juga bahwa penguasaan bisnis BAg dari sisi supply chain adalah energi primer untuk support PLN dan lebih dominan di transportasi batubara, dimana revenue stream hampir 95% dari transportasi batubara.
Noor Fuad dari PT. Krakatau Internasional Port (KIP) mengatakan secara terbuka untuk berkolaborasi dalam rangka mempercepat birokrasi dan menumbuhkan atau meningkatkan ketahanan industri industri nasional dan menawarkan solusi jangka pendek melalui fasilitas coal blending di pelabuhan laut dalam Selat Sunda.
Ia mengklaim fasilitas di KIP bisa memangkas waktu siklus pengiriman batubara dari Kalimantan ke Jawa secara signifikan, menghindari antrean di pelabuhan yang dangkal karena punya koneksi menggunakan Kapal Roro ke Lampung, koneksi kereta api sampai Surabaya.
Jay Singgih selaku Kasatgas Energi BPP HIPMI sekaligus Wakil Ketua ASPEBINDO, menjelaskan bahwa Satuan Tugas Energi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) didirikan sekitar bulan Juli-Agustus atas upaya HIPMI terkait keinginan untuk ikut serta mewarnai industri energi di Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI mengenai bagaimana Indonesia menjadi swasembada energi dan energy resilience,” jelas Jay.
Dikatakan Jay yang aktif sebagai Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) BPP HIPMI, bahwa gagasan untuk mencapai swasembada energi tentunya harus melihat sektor hulu hingga ke hilir. Sementara itu, hal penting mengenai supply chain adalah adanya integrasi antara infrastruktur dan transportasi. Selain itu, industri pelayaran Indonesia harus dijaga dari berbagai aspek, yaitu kualitas, usia kapal, standarisasi, klasifikasi, safety dan lain sebagainya.
Belakangan muncul keinginan untuk meningkatkan kapasitas industri galangan karena adanya keterbatasan industri galangan dalam negeri. Terkait hal ini, dikatakan Jay saat menghadiri acara yang diadakan oleh KADIN, INSA bersama Pemerintah, bahwa Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Pemerintah sedang berupaya memberikan insentif-insentif kepada industri galangan kapal maupun perusahaan pelayaran nasional.
“Suatu insentif dari pemerintah yang harus kita berterima kasih dan syukuri. Dan semoga kita industri kapal dapat mengambil kesempatan ini dengan baik dan juga dengan good will, serta meningkatkan kapasitas kita,” ujar Jay.
HIPMI sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan perusahaan-perusahaan energi menjalankan profesionalismenya dalam mengelola energi di Indonesia.
“Anggota HIPMI di daerah-daerah juga ingin ikut serta berpartisipasi, baik dari segi mempelajari sebagai hal baru bagi mereka dan juga ingin ikut serta dalam industri energi,” papar Jay.
Sebagai organisasi pengusaha muda di Satgas Energi dan terkait transportasi, HIPMI perlu bersinergi dengan Bank Himbara karena pembangunan kapal baru sebisa mungkin dikerjakan di industri galangan nasional dalam negeri, kecuali lebih sophisticated mungkin harus di luar negeri.
Dari aspek pinjaman, perlu mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk keberpihakannya pada pengusaha nasional, dan itu juga menyangkut kebutuhan kontrak jangka panjang yang bankable dari BUMN agar bisa mendapatkan pendanaan Perbankan. Untuk itu perlu dicarikan suatu titik temu dengan bank-bank BUMN. Mungkin ke depannya perlu mengadakan acara semacam diskusi dengan mengundang Perbankan untuk meminta pendapatnya.
Jay mengatakan telah melihat pemetaan peluang energi di tanah air dan sudah mengidentifikasi keberadaan titik lemahnya. Misal perlunya peremajaan kapal, pembangunan kapal dengan spesifikasi cukup spesial, yaitu besar tapi shallow draft, contohnya untuk ke Plaju karena dangkal. Hal ini menjadi peluang untuk terciptanya sinergi dengan pihak swasta.
“Para anggota HIPMI ingin ikut serta mewarnai industri energi di Indonesia dan turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujar Jay.
