Marketplus.id – Sejak 10 Juli lalu, PT Pertamina (Perseo) resmi menaikkan harga BBM non subsidi untuk jenis BBM Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex. Tak hanya BBM, pada waktu bersamaan pemerintah juga menaikkan harga Liquified Petroleum Gas (LPG).
Pengendalian BBM subsidi menjadi pilihan yang masuk akal agar menjadi lebih tepat sasaran untuk masyarakat tidak mampu. Pun begitu ada beberapa hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan guna mengatur subsidi BBM agar tepat sasaran.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menggelar diskusi publik terkait Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta, (8/11).
Diskusi yang digelar secara daring ini dihadiri oleh Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI), Luckmi Purwandari (Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tutuka Ariadji (Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi), dan Syafrin Liputo (Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta).
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, banyaknya penggunaan BBM subsidi yang di alokasikan khususnya di DKI Jakarta membuat YLKI konsen agar pengunaan BBM subsidi harus tepat sasaran.
“YLKI sangat konsen berbicara mengenai konsumen, khususnya dalam penggunaan BBM bersubsidi. Karena banyak sekali alokasi BBM subsidi di DKI Jakarta,” ujar Tulus Abadi.
Tulus menambahkan, dengan merunjuk pada UU 30 Tahun 2017 tentang Energi menegaskan subsidi energi itu adalah hak masyarakat yang tidak mampu. Namun penggunaan BBM subsidi 20 persennya adalah masyarakat yang mampu.
Salain itu menurutnya, mobilitas kendaraan bermotor turut mengambil peran dalam penyebaran polusi udara hingga polusi suara merata keseluruh DKI Jakarta.
Berdasarkan data dari KLHK, tercatat indeks polusi udara terjadi penurunan setelah terjadinya kenaikan BBM subsidi pada September lalu.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara (KLHK), Luckmi Purwandari mengatakan, “Pemantauan polusi udara mencatat dari September setelah kenaikan BBM, kualitas udara membaik, nilainya (polusi udara) menurun kami sudah menyiapkan datanya, namun belum memiliki berapa persen turunnya”.
Oleh karena itu Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menghimbau masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum agar pemerintah dapat menghemat anggaran untuk mensubsidi BBM.
“Sehingga kami menghimbau upaya masyarakat menggunakan transportasi umum)agar pemerintah dapat menghemat subsidi BBM yang kapasitasnya cukup besar pada tahun-tahun lalu,” ujar Syafrin.
