Jay Singgih selaku Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dan juga Ketua Satgas Energi BPP HIPMI, Anggota Bidang Hubungan Internasional DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA).
Marketplus.id – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama para pemangku kepentingan di sektor maritim menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi strategis untuk mendorong pemberdayaan angkutan laut dan galangan kapal nasional secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekosistem pelayaran nasional.
FGD dengan tema “Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia – Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional”, menghadirkan Hashim S. Djojohadikusumo (Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia), Go Darmadi (INSA dan Iperindo), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Dyah Roro Esti Widya Putri (Wakil Menteri Perdagangan), Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan), dan Anindya Novyan Bakrie (Ketua Umum KADIN Indonesia), serta Nusron Wahid (Menteri ATR/Kepala BPN), Rudy Mas’ud (Gubernur Kalimantan Timur), Carmelita Hartoto (Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association/INSA), Anita Puji Utami (Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia/IPERINDO), termasuk dari perwakilan Pemerintah, swasta maupun akademisi.
Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa penguatan industri galangan kapal membutuhkan kebijakan afirmatif yang konsisten, seperti yang dilakukan di Jepang, Korea Selatan, dan Cina.
KADIN mengusulkan adanya keterlibatan aktif dalam satuan tugas pemerintah untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan.
“Kami ingin ikut membantu debottlenecking di dunia usaha. Pada esensinya pengusaha ingin maju dan berkembang, serta membuka lapangan kerja,” tambah Anindya.
Hashim S. Djojohadikusumo menyebut revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran menjadi penting karena sektor ini dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pemerintah berkomitmen dan sedang menyiapkan beberapa insentif strategis untuk membangkitkan kembali industri galangan kapal nasional, dimulai dari pembebasan bea masuk komponen hingga skema pembiayaan jangka panjang dengan tenor mencapai 30 tahun.
Banyak pihak telah terlibat dalam rencana berkaitan dengan industri galangan kapal dan industri pelayaran, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa perkembangan industri galangan kapal tidak dapat dipisahkan dari kelancaran pasokan komoditas penunjang, khususnya besi dan baja. Oleh karena itu, Kementerian memunyai peran yang strategis dalam mendukung sektor tersebut, diantaranya melalui penyusunan dan penerapan instrumen kebijakan yang berpihak pada industri nasional.
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa peningkatan permintaan kepada industri kapal dan galangan kapal dalam negeri bertujuan untuk mendongkrak daya saing secara global. Saat ini, Indonesia mempunyai kapal sebanyak 2.491 yang usianya lebih dari 25 tahun.
“Industri kita bisa maju, makanya demand domestik harus diamankan. Ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya, itu kan pasti akan diganti,” ujar Purbaya.
Menurutnya, alasan sedikitnya potensi yang bisa diserap industri galangan kapal dalam negeri adalah karena kapal yang mahal. Namun demikian, ia siap memberi dukungan kebijakan agar kapal dari industri dalam negeri bisa lebih murah nantinya.
Anita Puji Utami menyatakan kesiapan galangan kapal nasional untuk membangun kapal-kapal tanker Pertamina dalam berbagai tipe dan ukuran, serta mendorong agar Pertamina maupun perusahaan pelayaran swasta memprioritaskan pengadaan kapal di dalam negeri.
Ia juga menyoroti masih beratnya tantangan struktural yang dihadapi industri galangan nasional, terutama perizinan yang berlapis. Dimana, satu izin sering memicu belasan izin lanjutan, termasuk izin pengerukan yang sejatinya bersifat rutin untuk pemeliharaan sedimentasi galangan.
Selain itu, Anita menilai lamanya waktu 2-3 bulan proses impor barang dan peralatan menghambat daya saing. Prosedur yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai disebutanya belum terintegrasi, ditambah perbedaan persepsi klasifikasi HS Code yang berdampak pada biaya logistik dan tingginya beban demurrage.
“Pemerintah kami harapkan memberi insentif kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, termasuk insentif bebas PPN,” tutur Anita.
Sementara itu, Carmelita Hartoto menyampaikan mengenai ekosistem industri maritim yang sehat dan bertumbuh, terdapat tiga pilar yang saling terkait dimana ketiganya membutuhkan rantai pasok yang saling berhubung. Apabila satu berkembang, yang lain juga pasti akan berkembang.
Ia juga mempertanyakan mengenai dukungan yang bisa diberikan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, untuk membantu menciptakan skema pembiayaan pengadaan kapal, agar menarik perusahaan pelayaran untuk membangun kapal di galangan dalam negeri.
“Misalnya, skema pembayaran dengan turnkey, dengan BG atau LC, sehingga pelayaran akan membayar 100 % setelahnya. Dengan bangun garansi, pihak galangan kapal mendapatkan kredit dari perbankan sehingga dengan skema pembayaran untuk memitigasi resiko dan delivery yang tidak sesuai dengan jadwal,” jelasnya.
Jay Singgih selaku Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dan juga Ketua Satgas Energi BPP HIPMI turut hadir pada forum ini mengatakan, “Para Pengurus HIPMI di Pusat dan Daerah yang bergerak di bidang pelayaran serta perkapalan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah. Kami berharap Pemerintah tetap konsisten memberikan perhatian dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha muda nasional, khususnya dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha pelayaran dan perkapalan nasional.”
Disampaikan juga bahwa kebijakan yang mendorong kemudahan berusaha, kepastian regulasi, serta keberlanjutan dinilai penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat semakin diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Jay yang juga sebagai Ketua Komite Tetap Transportasi Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang ESDM KADIN Indonesia, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggota Bidang Hubungan Internasional DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), serta Pengurus Perkumpulan Perusahaan Pelayaran Minyak dan Gas (P3Migas) menambahkan, “Terkait Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia diperlukan adanya keseimbangan kebijakan yang adil dari pemerintah antara mendukung Pengusaha Galangan Kapal dan mendukung Pengusaha Pelayaran Nasional. Antara Industri Galangan dan Bisnis Pelayaran harus sama-sama maju dan diberikan kemudahan, serta insentif masing masing. Karena dengan adanya dukungan yang proporsional dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat sinergi pada sektor tersebut, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri maritim nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”
