Marketplus.co.id Penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) akan berakhir hari ini, Jumat, 30 April 2021. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan ancang-ancang untuk memperpanjang BST. Padahal, masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM).

Keputusan untuk mengakhiri BST disampaikan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini,   beberapa waktu lalu. Alasannya, pemerintah sudah tidak memiliki anggaran lagi.

Alasan lainnya, pemerintah memandang, situasi pandemi covid-19 di Indonesia sudah bergerak ke skala mikro. Menurut Risma, seharusnya masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali dengan harapan perekonomian di Indonesia sudah mulai normal.

Keputusan ini memang mengejutkan. Terlebih, dari KPM yang ditemui di Depok, Bandung, dan Jakarta, semuanya masih membutuhkan bantuan tersebut. Masih banyak KPM yang belum mendapatkan sumber penghasilan tetap akibat pandemi covid-19. Terlebih, menjelang Idulfitri, di mana, harga kebutuhan pokok kerap meningkat dari harga normal.

Menurut Nurfitri, KPM dari Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, misalnya. Bantuan senilai Rp300 ribu masih sangat dibutuhkan. Terutama untuk keperluan hidup sehari-hari.

“Kami masih sangat membutuhkan sekali. Uang segini bagi kita sangat berarti. Bisa nambah buat jajan anak juga. Jika berkenan, tolong diperpanjang Pak Jokowi hingga pandemi covid-19 berakhir,” ujar Nurfitri.

KPM lainnya, Wiwit juga mengungkapkan hal serupa. Wiwit mengandalkan suaminya yang bekerja untuk menghidupi kebutuhan  hidup keluarga. Namun, pandemi covid-19 membuat penghasilan suaminya tidak tetap.

“BST sangat membantu untuk semuanya. Untuk keperluan sehari-hari dan anak. Apalagi anak masih tiga tahun,” kata Wiwiet.

Kembali membahas anggaran BST. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, anggaran sebetulnya bisa disiapkan. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purwanto menjelaskan, pihaknya bisa menyiapkan anggaran selama ada usulan dari Mensos Risma.

“Tinggal tergantung ibu mensosnya. Kalu mengajukan tambahan anggaran ke Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), kami proses, atau menunggu arahan dari presiden,” kata Purwanto, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, pembahasan untuk melihat peluang perpanjangan BST juga belum kelihatan. Malahan, Menkeu Sri Mulyani juga tidak menunjukkan pencerahan terkait hal ini.

Dalam Rakornas Pembangunan Pusat yang diselenggarakan secara virtual, Kamis, 29 April, Sri Mulyani membahas seputar APBN dan laporan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, anggaran PEN untuk perlindungan sosial, sebesar Rp157,41 trilun. Mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, BST, Subsidi Kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Diskon Listrik, dan Iuran Penjaminan Kehilangan pekerjaan.

Kata Sri Mulyani, program bantuan tersebut tetap dipertahankan untuk sasaran kelompok yang paling rentan. Namun, beberapa program bantuan mulai dilakukan pengurangan.

“Memang kita anggap dan diharapkan pada kuartal II-2021 dan semester kedua tahun ini, pemulihan ekonomi sudah mulai terjadi,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama ikut memerangi pandemi covid-19 ini. Dengan harapan, kasus covid-19 tidak akan semakin bertambah.

Paparan Sri Mulyani mirip dengan ucapan yang disampaikan Risma. Keduanya menatap pemulihan ekonomi sudah terjadi. Padahal, kasus covid-19 masih tinggi di Indonesia.

Misalnya, total kasus positif covid-19 mencapai 1.657.035 kasus pada 28 April 2021. Sementara pada 29 April 2021, kasus positif covid-19 mencapai 1.662.868 kasus. Jika tidak upaya tegas untuk mengendalikan covid-19, situasi ini tentu bisa bertambah parah dan berdampak pada perputaran roda perekonomia.

Walau demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan peluang untuk memperpanjang BST tetap ada. Mungkin berdasarkan evaluasi setelah ini.

Kritikan Legislator

Upaya pemerintah untuk tidak memperpanjang penyaluran BST mendapat kritikan tajam dari legislator. Sejauh ini, Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid paling lantang menyuarakannya.

Dia menjelaskan dampak negatif bila BST dan sejenisnya tidak dilanjutkan. Laporan Unicef dan Badan Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan bahwa lebih dari 70 persen rumah tangga nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat, termasuk BST tidak dilanjutkan selama 2021.

Sebagian besar masyarakat akan mengalami kehilangan kesejahteraan bersih apabila bantuan dicabut. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada di wilayah pedesaan.

Pencabutan BST juga akan meningkatkan kesenjangan karena pertumbuhan ekonomi 2021 akan lebih banyak menguntungkan kalangan berpenghasilan tinggi melalui berbagai stimulus pemulihan sektor jasa dan manufaktur. Apalagi, menurut data BPS pada Februari 2021, jumlah warga miskin di Indonesia sudah bertambah 2,6 juta jiwa.

Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian masih di kisaran minus 0,3 persen hingga 0,5 persen. Padahal dalam periode tersebut program BST masih dijalankan.

“Jika program tersebut dihentikan, maka sektor konsumsi yang menyumbang 57 persen PDB akan semakin sulit bangkit, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya,” kata Hidayat.

Anggaran yang dibutuhkan untuk memperpanjang BST hingga akhir sekitar Rp24 triliun. Tentu relatif kecil dibandingkan total anggaran PEN yang hampir Rp700 triliun. Oleh karena itu mestinya program BST bisa dilanjutkan dengan skema bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Sebab menurut Hidayat, manfaat program bantuan sosial tunai yang terbukti efektif menggerakkan ekonomi rakyat terdampak COVID-19, dan berkontribusi mencegah peningkatan kemiskinan dan kesenjangan akibat covid-19.